E-Voting di Indonesia: Peluang Digitalisasi Pemilu dan Tantangannya

Wacana mengenai penerapan e-voting (pemungutan suara elektronik) untuk pemilihan umum di Indonesia kembali menjadi sorotan publik dan politisi. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi digital, ide untuk mengadopsi sistem ini di level nasional, khususnya untuk Pemilu 2029, terus digaungkan sebagai upaya modernisasi dan peningkatan efisiensi proses demokrasi.

Berbagai pihak, mulai dari partai politik hingga tokoh nasional, menyuarakan dukungannya. Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, misalnya, mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mulai mempertimbangkan penerapan e-voting untuk Pemilu 2029. Menurutnya, teknologi yang semakin canggih, seperti face recognition (pengenalan wajah) dan sidik jari, dapat diintegrasikan untuk memastikan keamanan dan akurasi proses pemungutan suara. Senada, Wakil Ketua MPR Bambang Soesatyo juga mendorong sistem e-voting ini, terinspirasi oleh keberhasilan pemilu digital di negara lain seperti Nepal, yang dinilai dapat mempercepat dan mengamankan jalannya pesta demokrasi.

Jejak E-Voting di Indonesia: Dari Pilkades ke Nasional?

Penerapan e-voting bukanlah hal yang sama sekali baru di Indonesia. Sistem ini sebenarnya telah memiliki rekam jejak, khususnya dalam pemilihan kepala desa (pilkades) di berbagai daerah. Data menunjukkan bahwa teknologi e-voting yang dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah digunakan di setidaknya 1.752 desa.

Baca Juga: Tantangan Keamanan Siber Indonesia di Tengah Akselerasi AI dan Ekonomi Digital

Pengalaman ini menjadi modal penting dalam pengembangan sistem yang lebih besar. BRIN tidak hanya mengandalkan pengetahuan domestik, melainkan juga secara aktif mempelajari dan mengadaptasi sistem yang telah diterapkan di negara-negara lain. Ini menunjukkan adanya kesiapan dari sisi pengembangan teknologi dan kapasitas intelektual dalam negeri untuk mendukung implementasi e-voting secara lebih luas.

Potensi dan Keunggulan Penerapan E-Voting

Ada beberapa argumen kuat yang melandasi dorongan untuk mengadopsi e-voting di Pemilu tingkat nasional:

• Efisiensi dan Kecepatan: Proses pemungutan suara dan penghitungan hasil dapat dilakukan jauh lebih cepat dibandingkan metode manual. Hal ini berpotensi memangkas waktu rekapitulasi yang panjang dan rentan kesalahan.
• Akurasi Data: Sistem elektronik meminimalkan kesalahan manusia dalam penghitungan suara, sehingga meningkatkan akurasi hasil.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan teknologi yang tepat, jejak digital setiap suara dapat terekam, memungkinkan audit yang lebih mudah dan transparan. Penggunaan teknologi seperti face recognition dan sidik jari (biometrik) juga dapat memperkuat identifikasi pemilih, mencegah praktik pemilih ganda, dan memastikan setiap suara sah.
• Mengurangi Biaya Logistik: Dalam jangka panjang, penggunaan e-voting berpotensi mengurangi biaya pencetakan surat suara, pendistribusian logistik, dan pengelolaan TPS secara fisik.
• Adaptasi Teknologi: Menerapkan e-voting sejalan dengan tren digitalisasi global dan mendorong literasi teknologi di kalangan masyarakat.

Tantangan Infrastruktur dan Kesiapan Indonesia

Meskipun potensi keunggulannya sangat menjanjikan, penerapan e-voting di skala nasional di Indonesia bukanlah tanpa tantangan. Pengamat politik dan teknologi menekankan pentingnya kajian holistik sebelum sistem ini diterapkan secara menyeluruh. Beberapa faktor krusial yang perlu diperhatikan antara lain:

• Infrastruktur yang Tidak Merata: Salah satu hambatan terbesar adalah kondisi infrastruktur digital di Indonesia yang belum merata. Masih banyak daerah, terutama di pelosok, yang belum memiliki akses internet stabil atau bahkan listrik yang memadai. Ini menjadi prakondisi dasar yang harus dipenuhi agar sistem e-voting dapat berjalan tanpa kendala di seluruh wilayah.
• Keamanan Sistem Informasi: Penerapan sistem elektronik selalu diiringi dengan risiko serangan siber. Potensi peretasan, manipulasi data, atau kegagalan sistem harus diantisipasi dengan protokol keamanan yang sangat ketat dan sistem cadangan yang handal. Kepercayaan publik terhadap keamanan sistem ini menjadi kunci.
• Literasi Digital Masyarakat: Tidak semua lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang teknologi. Diperlukan edukasi dan sosialisasi masif agar pemilih terbiasa dan percaya pada sistem baru ini.
• Regulasi dan Kerangka Hukum: Diperlukan payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk mengatur seluruh aspek e-voting, mulai dari teknis implementasi, pengamanan data, hingga penyelesaian sengketa.
• Biaya Investasi Awal: Meskipun berpotensi menghemat biaya jangka panjang, investasi awal untuk pengadaan perangkat keras, pengembangan perangkat lunak, dan pembangunan infrastruktur pendukung akan sangat besar.
• Kajian Mendalam dan Uji Coba: Sebagaimana diungkapkan oleh para pengamat, pelaksanaan e-voting di Indonesia memerlukan kajian mendalam yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga faktor sosial, budaya, dan politik. Uji coba berskala besar di berbagai wilayah dengan karakteristik berbeda juga esensial sebelum penerapan nasional.

Wacana e-voting untuk Pemilu 2029 menjadi cerminan dari keinginan Indonesia untuk beradaptasi dengan era digital. Namun, langkah menuju digitalisasi pemilu harus diambil dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan segala aspek dari infrastruktur hingga kesiapan sumber daya manusia, demi menjamin integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.