Sejarah Demokrasi di Indonesia: Perjalanan Bangsa dari Kemerdekaan

Perjalanan demokrasi di Indonesia merupakan sebuah kisah panjang yang dinamis, penuh dengan pasang surut, serta adaptasi terhadap berbagai tantangan zaman. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, bangsa Indonesia telah berupaya menemukan dan menerapkan sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan nilai-nilai luhur dan cita-cita pendirian negara. Konsep demokrasi sendiri, yang secara etimologi berarti 'kekuasaan rakyat' (demos kratos), telah menjadi fondasi utama dalam sistem politik Indonesia, meskipun praktiknya mengalami evolusi dan interpretasi yang berbeda dari satu periode ke periode berikutnya.

Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, Indonesia memasuki periode yang dikenal sebagai Demokrasi Parlementer. Masa ini berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959 dan ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Ciri utama periode ini adalah sistem multipartai yang sangat liberal, di mana banyak partai politik bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, dan kabinet tersebut bertanggung jawab kepada parlemen. Akibatnya, terjadi seringnya pergantian kabinet, bahkan ada yang hanya bertahan beberapa bulan saja, yang menyebabkan instabilitas politik. Kondisi ini membuat pembangunan ekonomi dan stabilitas pemerintahan sulit tercapai secara berkelanjutan. Meskipun demikian, pada masa ini jugalah Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pertama yang demokratis pada tahun 1955, yang merupakan tonggak sejarah penting bagi demokrasi di Indonesia.