Sejarah Demokrasi di Indonesia: Perjalanan Bangsa dari Kemerdekaan

Perjalanan demokrasi di Indonesia merupakan sebuah kisah panjang yang dinamis, penuh dengan pasang surut, serta adaptasi terhadap berbagai tantangan zaman. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, bangsa Indonesia telah berupaya menemukan dan menerapkan sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan nilai-nilai luhur dan cita-cita pendirian negara. Konsep demokrasi sendiri, yang secara etimologi berarti 'kekuasaan rakyat' (demos kratos), telah menjadi fondasi utama dalam sistem politik Indonesia, meskipun praktiknya mengalami evolusi dan interpretasi yang berbeda dari satu periode ke periode berikutnya.

Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, Indonesia memasuki periode yang dikenal sebagai Demokrasi Parlementer. Masa ini berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959 dan ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Ciri utama periode ini adalah sistem multipartai yang sangat liberal, di mana banyak partai politik bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, dan kabinet tersebut bertanggung jawab kepada parlemen. Akibatnya, terjadi seringnya pergantian kabinet, bahkan ada yang hanya bertahan beberapa bulan saja, yang menyebabkan instabilitas politik. Kondisi ini membuat pembangunan ekonomi dan stabilitas pemerintahan sulit tercapai secara berkelanjutan. Meskipun demikian, pada masa ini jugalah Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pertama yang demokratis pada tahun 1955, yang merupakan tonggak sejarah penting bagi demokrasi di Indonesia.

Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Kondisi politik yang tidak stabil selama era Demokrasi Parlementer mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini menandai berakhirnya Demokrasi Parlementer dan dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Alasan utama di balik perubahan ini adalah keyakinan Soekarno bahwa Demokrasi Parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan justru memperlemah negara. Dalam Demokrasi Terpimpin, kekuasaan berpusat pada Presiden Soekarno, yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi. Sistem ini berusaha menyeimbangkan peran militer dan komunisme melalui konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunisme). Meskipun berhasil membawa stabilitas politik jangka pendek dan menumbuhkan semangat nasionalisme yang kuat, Demokrasi Terpimpin juga membatasi kebebasan berpendapat dan memusatkan pengambilan keputusan pada satu figur, yang pada akhirnya menuai kritik karena mengarah pada otoritarianisme.

Baca Juga: Jejak Sejarah Kemerdekaan Indonesia: Dari Penjajahan Hingga Reformasi

Demokrasi Pancasila Era Orde Baru (1966-1998)

Setelah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, Indonesia memasuki era baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang dikenal sebagai Orde Baru. Demokrasi pada masa ini disebut Demokrasi Pancasila, yang secara teoritis berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, era Orde Baru didominasi oleh kekuasaan otoriter yang kuat di bawah Presiden Soeharto. Stabilitas politik dan pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah, yang memang membawa kemajuan signifikan dalam sektor ekonomi. Namun, hal ini dicapai dengan mengorbankan kebebasan sipil dan politik. Sistem politik yang sentralistis, pembatasan jumlah partai politik, serta dominasi Golkar dalam setiap pemilihan umum, menciptakan iklim politik yang kurang partisipatif. Kontrol ketat terhadap media dan pembatasan organisasi masyarakat juga menjadi ciri khas periode ini, meskipun secara nominal Indonesia masih menganut sistem demokrasi.

Demokrasi Pasca Reformasi (1998-Sekarang)

Krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 memicu gerakan Reformasi yang menuntut perubahan fundamental, termasuk pengunduran diri Presiden Soeharto pada Mei 1998. Periode pasca-Reformasi ini menandai babak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia. Era ini ditandai dengan berbagai perubahan besar dalam ranah politik, yang bertujuan untuk mengembalikan nilai-nilai demokrasi sejati. Salah satu perubahan paling signifikan adalah dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung untuk presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, serta kepala daerah. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat juga dibuka lebar, serta otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum juga menjadi agenda penting. Meskipun tantangan masih terus berlanjut, seperti masalah korupsi, polarisasi politik, dan lemahnya penegakan hukum, praktik demokrasi di Indonesia terus berkembang. Proses reformasi terus berjalan, memperkuat institusi demokrasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan negara, menjadikannya salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.