Jejak Demokrasi: Perjalanan Sejarah Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa

SEJARAH

Kamis, 11 September 2025 | 01:23 WIB

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pilar utama dalam sistem demokrasi, dan Indonesia, sebagai negara demokratis, telah memiliki sejarah panjang dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1955, Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan evolusi, mencerminkan dinamika politik serta perkembangan sistem pemerintahan yang dianut. Perjalanan ini dapat dibagi menjadi beberapa era penting: masa Demokrasi Parlementer, Orde Baru, hingga era Reformasi.

Pemilu 1955: Fondasi Awal Demokrasi Indonesia

Sejarah Pemilu di Indonesia dimulai dengan gemilang pada tahun 1955, tepat sepuluh tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Pemilu pertama ini dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer dan memiliki signifikansi yang luar biasa sebagai tonggak awal praktik demokrasi di tanah air. Tujuan utamanya adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Konstituante.

Pemilu 1955 diselenggarakan dalam dua tahap. Tahap pertama, pada tanggal 29 September 1955, ditujukan untuk memilih anggota DPR. Sementara itu, tahap kedua, pada tanggal 15 Desember 1955, adalah untuk memilih anggota Konstituante yang bertugas merancang konstitusi baru bagi Indonesia. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, terlihat dari partisipasi yang masif. Pada Pemilu ini, ada puluhan partai politik dan organisasi massa yang turut serta, menunjukkan pluralitas politik yang kaya pada saat itu. Empat partai besar yang mendominasi perolehan suara adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Baca Juga: Peran Pahlawan Nasional dalam Merebut Kemerdekaan Indonesia

Pemilu Era Orde Baru: Konsolidasi Kekuasaan

Setelah periode Demokrasi Parlementer yang bergejolak, Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa ini, Pemilu tetap diselenggarakan secara berkala setiap lima tahun sekali, dimulai dari Pemilu 1971 hingga Pemilu 1997. Namun, karakteristik Pemilu pada masa Orde Baru sangat berbeda dengan Pemilu 1955 maupun Pemilu pasca-Reformasi.

Salah satu ciri khas Pemilu Orde Baru adalah terbatasnya jumlah peserta. Hanya ada tiga peserta Pemilu yang diizinkan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dari ketiganya, Golkar selalu menjadi pemenang mutlak di setiap Pemilu selama 32 tahun Orde Baru berkuasa. Sistem Pemilu pada era ini juga cenderung sentralistik dengan kontrol pemerintah yang kuat. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara tidak langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat seperti saat ini. Hal ini menjadi salah satu perbedaan mencolok dibanding Pemilu era Reformasi.

Pemilu Masa Reformasi: Menuju Demokrasi yang Lebih Terbuka

Tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 membuka jalan bagi era Reformasi, yang membawa perubahan fundamental dalam sistem politik Indonesia, termasuk penyelenggaraan Pemilu. Salah satu reformasi paling krusial adalah diperkenalkannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Ini adalah perwujudan dari sistem demokrasi yang lebih partisipatif dan terbuka.

Pemilu pertama di era Reformasi diselenggarakan pada tahun 1999, setelah pengunduran diri Presiden Soeharto. Pemilu ini diikuti oleh puluhan partai politik, jauh lebih banyak dibandingkan era Orde Baru, menandakan kebangkitan pluralisme politik. Setelah itu, Pemilu nasional diadakan secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya:

Pemilu 2004: Ini adalah Pemilu pertama di mana rakyat Indonesia dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden.
Pemilu 2009: Melanjutkan tradisi pemilihan langsung, Pemilu ini memperkuat sistem multipartai di Indonesia.
Pemilu 2014: Pemilu ini diselenggarakan serentak untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan presiden-wakil presiden.
Pemilu 2019: Kembali diselenggarakan secara serentak, Pemilu ini mencatatkan partisipasi pemilih yang tinggi.
Pemilu 2024: Merupakan Pemilu serentak terbaru, yang juga memilih anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden.

Sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia saat ini dikenal sebagai Demokrasi Pancasila Reformasi, yang terus berupaya memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Pemilu di era Reformasi tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk akuntabilitas, legitimasi, dan partisipasi publik dalam menentukan arah bangsa.