Sejarah Pemilu di Indonesia: Perjalanan Pesta Demokrasi dari Masa ke Masa

Baca Juga: Tantangan Keamanan Siber Indonesia di Tengah Akselerasi AI dan Ekonomi Digital

Era Orde Baru: Pesta Demokrasi dengan Karakteristik Tersendiri (1971-1997)

Setelah periode Demokrasi Terpimpin, Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa ini, Pemilu kembali diselenggarakan secara berkala setiap lima tahun sekali, dimulai pada tahun 1971 hingga 1997. Berbeda dengan Pemilu 1955 yang sangat pluralistik, Pemilu di era Orde Baru memiliki karakteristik yang khas. Jumlah peserta partai politik dibatasi secara signifikan, umumnya hanya tiga partai atau golongan yang diizinkan berpartisipasi: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar).

Dalam Pemilu era Orde Baru, rakyat memilih anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sementara pemilihan presiden dilakukan secara tidak langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sistem ini memberikan kontrol yang kuat terhadap jalannya pemerintahan. Meskipun tetap menjadi wujud pelaksanaan demokrasi, karakteristik Pemilu di masa Orde Baru menampakkan perbedaan mencolok dibandingkan masa Demokrasi Parlementer, terutama dalam hal kebebasan berserikat dan berpendapat serta peran partai politik.

Era Reformasi: Babak Baru Demokrasi dan Pemilu Langsung

Titik balik dalam sejarah Pemilu Indonesia terjadi pasca-Reformasi, menyusul pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998. Era ini membawa angin segar bagi demokratisasi dengan semangat keterbukaan dan partisipasi rakyat yang lebih luas. Pemilu pertama di era Reformasi diselenggarakan pada tahun 1999, menandai dimulainya babak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia dengan partisipasi banyak partai politik dan suasana yang jauh lebih terbuka.