Indonesia Perkuat Diplomasi Bebas Aktif, dari BRICS hingga Pertahanan Maritim

Jakarta – Prinsip bebas aktif kembali menjadi penekanan dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terungkap dalam forum DOUBLE CHECK edisi ke-6 yang digelar di Beltway Office Park, Kantin Lantai 2, Jl. Ampera Raya No. 9–10, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (19/7/2025).

Diskusi yang dimoderatori Rosso Daras ini menghadirkan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, S.H., LL.M. serta Tenaga Ahli Utama PCO Philips J. Vermonte, Ph.D. sebagai narasumber.

Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, S.H., LL.M. dan Tenaga Ahli Utama PCO Philips J. Vermonte, Ph.D., dengan Rosso Daras sebagai moderator dalam Diskusi DoubleCheck edisi ke-6

Menurut Havas, bebas aktif bukan berarti netral. “Netral itu berbeda secara hukum internasional, terutama dalam kondisi perang. Indonesia itu independen,” tegasnya.

Baca Juga: Estafet Sejarah di Panggung Dunia: Opini Hamdan Hamedan tentang Peran Prabowo di Sidang Umum PBB

Kebijakan luar negeri ini tercermin dari langkah Presiden Prabowo yang membangun relasi dengan semua pihak, baik Tiongkok, Rusia, Amerika Serikat, maupun Uni Eropa. Indonesia juga semakin aktif di BRICS, memperjuangkan standar minyak nabati yang adil dan berkelanjutan, sekaligus membuka peluang pasar baru.

Meski begitu, tantangan masih ada. Philips menyoroti ketimpangan neraca perdagangan Indonesia dengan India dan Tiongkok yang masih berat di sisi impor. “Kalau betul berjalan sampai saat ini, impor kita dari India dan Cina masih sangat besar dan tidak seimbang,” jelasnya.

POSTER KEGIATAN ACARA DOUBLECHECK EDISI KE-6 DENGAN TEMA BUAH MUHIBBAH PRESIDEN PRABOWO DARI DUNIA INTERNASIONAL

Selain diplomasi ekonomi, isu pertahanan menjadi fokus. Sebagai negara kepulauan, Indonesia masih menghadapi illegal fishing dan ancaman pelanggaran wilayah udara. Karena itu, penguatan alutsista, baik Angkatan Laut maupun Udara, menjadi prioritas. “Membangun pertahanan itu butuh konsistensi, bukan proyek jangka pendek,” tegas Philips.

Diskusi edisi ke-6 ini menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak, tetapi tetap aktif membangun relasi, memperkuat posisi global, dan menjaga kedaulatan di tengah dinamika geopolitik dunia.