Jaga Demokrasi dan Keadilan, Pemerintah Taat Hukum dan HAM

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menekankan bahwa setiap tindakan dari pemerintah dalam menanggapi dinamika nasional yang telah terjadi, termasuk aksi unjuk rasa, ini dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip hukum yang berlaku serta tetap menghormati hak asasi manusia.

"Bapak Presiden memastikan bahwa semua langkah yang diambil itu berada pada koridor hukum yang benar. Dan kami meyakini bahwa itu sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya," ujar Yusril usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dikutip Jumat (5/9/2025). 

Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, tugas utama yang diemban adalah mengawal agar seluruh aparat penegak hukum menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Baca Juga: Presiden Prabowo Hadiri Peringatan 80 Tahun Pemerintahan China

Dalam kapasitas Yusril sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, prioritas tugas yang diemban harusnya mengawal agar seluruh aparat penegak hukum menjalankan tugas berdasarkan standar ketentuan yang berlaku, tanpa harus mengesampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Yusril juga menekankan, penegakan hukum secara tegas diberlakukan kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan situasi demonstrasi untuk melakukan tindak kejahatan.

BPMI Setpres

"Jadi penegakan hukum yang ditegaskan oleh Pak Presiden itu, bahkan beliau mengatakan penegakan hukum yang tegas begitu, itu hanya dilakukan terhadap orang yang melakukan, memanfaatkan situasi demonstrasi itu untuk berbagai tindak kejahatan seperti melakukan perusakan, pembakaran, dan pencurian," jelasnya.

Kendati demikian, Yusril kembali menggarisbawahi bahwa ketegasan aparat harus tetap dijalankan sesuai dengan aturan hukum dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Baca Juga: Presiden Prabowo Anugerahkan Pangkat Jenderal Kehormatan untuk Dua Purnawirawan

"Mereka yang mungkin akan dipanggil, diperiksa, ditahan, dan lain-lain itu tetap harus mengikuti kaidah hukum yang benar. Apabila itu dilanggar, maka aparat juga harus ditindak karena melakukan satu pelanggaran terhadap norma-norma penegakan hukum itu sendiri," tegasnya.