Prabowo Ingatkan Penyaluran Bansos Harus Tepat Sasaran dan Konsisten

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (19/9/2025). Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan laporan terkait program-program prioritas Kemensos, terutama mengenai penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Saifullah menerangkan, salah satu langkah strategis Presiden Prabowo dalam mewujudkan Bansos Tepat Sasaran adalah dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 mengenai pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik.

Media Center|Presiden Prabowo ajak Elemen Bangsa Bangun Indonesia

Baca Juga: Angka Pengangguran Turun! Prabowo Sebut 3,6 Juta Pekerjaan Baru Tercipta

"Kami lakukan adalah melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat. Dari hasil ground check yang dilakukan oleh Kementerian Sosial lewat pendamping-pendamping yang kami miliki dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPS (Badan Pusat Statistik), ditemukan 1,9 juta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos dan untuk itu kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. ” jelas Saifullah Yusuf.

DTSEN ini menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan Kementerian Sosial. Data terbaru tersebut telah melalui proses verifikasi, validasi, serta pengelompokan ke dalam desil 1 hingga desil 10, sehingga penyaluran bantuan sosial bisa lebih tepat dan terarah.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Kemensos Hentikan 55 Ribu Penerima Bansos Anomali

Kemudian, mengenai pengecekan berkala dapat membantu memantau rekening penerima bantuan sosial. Ia menegaskan, kebijakan ini sejalan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bansos disalurkan kepada yang berhak.

"Kami sebenarnya ingin mengetahui lebih jauh. Penerima-penerima bansos itu tentu melalui rekening, dan saat yang sama PPATK juga sedang mempelajari rekening-rekening penerima bansos. Maka itu kami meminta izin kepada Presiden untuk berkoordinasi," ujar Gus Ipul.

Baca Juga: Jaga Demokrasi dan Keadilan, Pemerintah Taat Hukum dan HAM

Menteri Sosial menyampaikan bahwa realisasi penyaluran bantuan sosial hingga kuartal ketiga 2025 sudah melampaui 75 persen. Ia juga menuturkan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya memahami bansos sebagai bentuk bantuan sementara, di mana para penerima diharapkan mengikuti program pemberdayaan agar bisa mencapai kemandirian ekonomi.