Sejarah Demokrasi di Indonesia: Perjalanan Bangsa dari Kemerdekaan

Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Kondisi politik yang tidak stabil selama era Demokrasi Parlementer mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini menandai berakhirnya Demokrasi Parlementer dan dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Alasan utama di balik perubahan ini adalah keyakinan Soekarno bahwa Demokrasi Parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan justru memperlemah negara. Dalam Demokrasi Terpimpin, kekuasaan berpusat pada Presiden Soekarno, yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi. Sistem ini berusaha menyeimbangkan peran militer dan komunisme melalui konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunisme). Meskipun berhasil membawa stabilitas politik jangka pendek dan menumbuhkan semangat nasionalisme yang kuat, Demokrasi Terpimpin juga membatasi kebebasan berpendapat dan memusatkan pengambilan keputusan pada satu figur, yang pada akhirnya menuai kritik karena mengarah pada otoritarianisme.

Baca Juga: Jejak Sejarah Kemerdekaan Indonesia: Dari Penjajahan Hingga Reformasi

Demokrasi Pancasila Era Orde Baru (1966-1998)

Setelah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, Indonesia memasuki era baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang dikenal sebagai Orde Baru. Demokrasi pada masa ini disebut Demokrasi Pancasila, yang secara teoritis berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, era Orde Baru didominasi oleh kekuasaan otoriter yang kuat di bawah Presiden Soeharto. Stabilitas politik dan pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah, yang memang membawa kemajuan signifikan dalam sektor ekonomi. Namun, hal ini dicapai dengan mengorbankan kebebasan sipil dan politik. Sistem politik yang sentralistis, pembatasan jumlah partai politik, serta dominasi Golkar dalam setiap pemilihan umum, menciptakan iklim politik yang kurang partisipatif. Kontrol ketat terhadap media dan pembatasan organisasi masyarakat juga menjadi ciri khas periode ini, meskipun secara nominal Indonesia masih menganut sistem demokrasi.